TRYOUT AKBAR CAKIM 2023 Selamat datang di website pejuangcpns.id " Mitra Anda Meraih Mimpi" Selamat Mengerjakan Tryout Nasional CAKIM 2023 NAMA Nomor Handphone Email Untuk perkara kasasi, terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formil maka isi amar putusan adalah … A. Permohonan Kasasi gugur. B. Permohonan Kasasi batal C. Permohonan Kasasi batal demi hukum D. Permohonan Kasasi tidak dapat diterima E. Permohonan Kasasi bebas Tidak Ada Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia, maka… A. Perkawinan sah B. Perkawinan tidak sah C. Perkawinan dapat dibatalkan D. Perkawinan batal demi hukum E. Perkawinan sah sebagian Tidak Ada Dalam hal proses eksekusi pengosongan objek lelang belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah …. A. Gugatan B. Derden verzet C. Verzet terhadap eksekusi D. Perlawanan E. Permohonan Tidak Ada Dalam hal proses pengosongan/eksekusi objek lelang sudah selesai upaya hukumnya yang dapat dilakukan para pihak yang keberatan adalah … A. Gugatan B. Derden verzet C. Verzet terhadap eksekusi D. Perlawanan E. Permohonan Tidak Ada Apa akibat jika Derden verzet atas sita boedel waris yang belum dibagi waris… A. Perbuatan hukum pewaris tidak dapat dikabulkan B. Perbuatan hukum pewaris dikabulkan sebagian C. Perbuatan hukum pewaris tidak dapat diterima D. Perbuatan hukum pewaris gugur E. Perbuatan hukum pewaris hilang Tidak Ada Apakah Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili Badan Usaha Milik Negara… A. Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili BUMN B. Jaksa Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN C. Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili BUMN jika ada surat kuasa D. Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili BUMN jika ada surat kuasa khusus E. Jaksa Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN kecuali BUMD Tidak Ada Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fidusia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan… A. Peradilan Umum B. Peradilan TUN C. Peradilan Agama D. Peradilan Militer E. Peradilan Niaga Tidak Ada Batas usia dewasa sesorang dalam melakukan perbuatan hukum ditentukan berdasarkan… A. Berdasarkan Undang-Undang Kependudukan dan terkait administrasi B. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana C. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Acara Perdata D. Berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum tentang pengadilan anak atau perlindungan anak E. Berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan Tidak Ada Putusan perkara pidana yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali dalam perkara perdata sebagai bukti adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat atau adanya pemalsuan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf (a) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Undang Undang Mahkamah Agung) dapat diterima jika … A. Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah perkara perdata objek permohonan peninjauan kembali diputus oleh Judex Facti B. Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap oleh Judex Facti C. Putusan tersebut adalah membuktikan Terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum D. Putusan tersebut bertentangan dengan putusan lainnya E. Putusan tersebut batal demi hukum oleh Judex Facti Tidak Ada Jika Eksepsi tentang kewenangan mengadili dikabulkan oleh Majelis, maka disebut sebagai… A. Putusan Sela B. Penetapan C. Putusan Akhir D. Putusan Provisi E. Putusan Konvensi Tidak Ada Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak … A. Merupakan gugatan yang kabur B. Merupakan gugatan yang tidak kabur C. Merupakan gugatan yang kurang pihak D. Merupakan gugatan yang tidak kurang pihak E. Merupakan gugatan yang error in persona Tidak Ada Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka … A. Eksepsi dapat diterima B. Eksepsi ditolak C. Eksepsi tidak dapat diterima D. Eksepsi bertentangan dengan hukum E. Eksepsi batal demi hukum Tidak Ada Manakah pernyataan yang tepat mengenai kewenangan hakim dalam menilai kekuatan sertifikat ... A. Hakim perdata berwenang membatalkan sertifikat dan berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah B. Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah C. Hakim perdata berwenang membatalkan sertifikat namun tidak berwenang menyatakan sertifikat mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah D. Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat dan tidak berwenang menyatakan sertifikat mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah karena merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN) E. Hakim peradilan tata usaha Negara berwenang membatalkan sertifikat dan berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunya kekuatan hukum Tidak Ada Manakah pernyataan yang tepat mengenai Tenggang waktu mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 129 HIR/153 RBg kecuali ... A. Jika pemberitahuan putusan kepada Tergugat sendiri, maka tenggang waktu untuk verzet 14 hari setelah pemberitahuan tersebut B. Jika pemberitahuan tidak disampaikan kepada Tergugat sendiri maka tenggang waktu verzet sampai hari ke 14 sesudah dilakukan teguran atau aanmanning C. Jika pemberitahuan tidak disampaikan kepada Tergugat sendiri maka tenggang waktu verzet sampai hari ke 8 sesudah dilakukan teguran atau aanmanning D. Apabila dalam aanmanning Tergugat tidak hadir, tenggang waktu verzet sampai hari ke 8 setelah dilaksanakan sita eksekusi E. Dalam hal dijalankannya eksekusi riil, pada saat eksekusi dijalankan verzet dapat diajukan Tidak Ada Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum diatur dalam ... A. Perma 1 Tahun 2012 B. Perma 1 Tahun 2017 C. Perma 3 Tahun 2012 D. Perma 3 Tahun 2017 E. Perma 1 Tahun 2018 Tidak Ada Dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya ... A. Dakwaan Tunggal B. Dakwaan Kombinasi C. Dakwaan Alternatif D. Dakwaan Subsideritas E. Dakwaan Kumulatif Tidak Ada Menurut SK Dirjen Badilum No. 1691 Tahun 2020 manakah tindak pidana yang dapat diterapkan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum ... A. Perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) B. Perkara anak C. Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum D. B dan C benar E. A, B dan C benar Tidak Ada Menurut SK Dirjen Badilum No. 1691 Tahun 2020 manakah tindak pidana yang dapat diterapkan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum ... A. Perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) B. Perkara anak C. Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum D. B dan C benar E. A, B dan C benar Tidak Ada Menurut ketentuan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi wajib dilakukan dalam hal ... A. Wajib diberlakukan terhadap anak yang belum berumur 18 Tahun dan belum pernah kawin yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun walaupun didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi/gabungan B. Wajib diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun walaupun didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi/gabungan C. Wajib diberlakukan terhadap anak yang belum berumur 14 tahun atau telah berumur 18 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun walaupun didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi/gabungan D. Wajib diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 14 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 14 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun walaupun didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi/gabungan E. Wajib diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 14 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 14 tahun dan belum pernah kawin yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun walaupun didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi/gabungan Tidak Ada Melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran, berdiri di atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapapun, tanpa pamrih, dan tabah. Sedangkan di luar kedinasan, ia tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukannya, tidak berjiwa aji mumpung dan senantiasa waspada adalah representasi lambang hakim… A. Kartika B. Cakra C. Chandra D. Sari E. Tirta Tidak Ada Dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan ne bis in idem maka putusan hakim berbunyi… A. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima B. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima C. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakin bersalah D. Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum E. Menyatakan Terdakwa direhabilitasi Tidak Ada Beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan) disebut ... A. Concursus idealis B. Concursus lanjutan C. Concursus realis D. Deelneming E. Uitlokker Tidak Ada Seseorang dapat dihukum melakukan tindak pidana tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan). Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat tanpa disyaratkan untuk membuktikan mens rea pelaku. Mengandung makna bahwa kesalahan (kesengajaan atau lalai) pembuat tidak perlu dibuktikan.Bahwa sudah cukup apabila actus reus ( aktif dan pasif) pembuat dibuktikan bahwa telah melanggar perbuatan yang diancam dalam ketentuan pidana dikenal istilah… A. Strategic Lawsuit Againts Public Partisipation (SLAPP) B. Vicarious liability C. Dolus liability D. Strict Liability E. Asas Legaliity Tidak Ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia diatur dalam... A. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 B. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 C. Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 D. Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 E. Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tidak Ada Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka diatur dimana ... A. Pasal 141 ayat (2) KUHAP huruf a B. Pasal 142 ayat (2) KUHAP huruf a C. Pasal 143 ayat (2) KUHAP huruf a D. Pasal 144 ayat (2) KUHAP huruf a E. Pasal 145 ayat (2) KUHAP huruf a Tidak Ada Surat Dakwaan yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan Pencantuman tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum serta identitas Terdakwa tidak terpenuhi maka Surat Dakwaan tersebut ... A. Batal demi hukum B. Tidak sah C. Gugur D. Dapat dibatalkan E. Cacat materiil Tidak Ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang (UU) 8/1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP),. Putusan itu menyatakan, objek praperadilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHAP, salah satu diantaranya ... A. Sah tidaknya penangkapan B. Sah tidaknya penyitaan C. Sah tidaknya penghentian penuntutan D. Ganti kerugian E. Rehabilitasi Tidak Ada Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUUXIII/2015, praperadilan gugur apabila ... A. Saat perkara pokok atas nama terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan B. Saat perkara atas nama terdakwa telah ditetapkan sidang pertama C. Saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa D. Saat persidangan melewati 7 hari masa persidangan peradilan sejak ditetapkan tanggal pertama sidang E. Saat tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum atau Penyidik Tidak Ada Berapa lama waktu yang ditentukan KUHAP pada pemeriksaan acara singkat ... A. Paling lama 30 hari, bisa ditambah 7 hari untuk kepentingan pembelaan B. Paling lama 30 hari, bisa ditambah 14 hari untuk kepentingan pembelaan C. Paling lama 7 hari, bisa ditambah 7 hari untuk kepentingan pembelaan D. Paling lama 14 hari, bisa ditambah 7 hari untuk kepentingan pembelaan E. Paling lama 30 hari Tidak Ada Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut ... A. Putusan diambil dengan suara terbanyak B. Pendapat hakim yang paling memberatkan bagi Terdakwa C. Putusan diambil dengan suara terbanyak dan jika ketentuan tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim ketua majelis D. Pendapat hakim yang berbeda maka dituangkan dalam bentuk dissenting/concurring opinion E. Putusan diambil dengan suara terbanyak dan jika ketentuan tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa Tidak Ada Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan diatur dalam ketentuan ... A. Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman B. Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman C. Pasal 14 ayat 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman D. Pasal 14 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman E. Pasal 14 ayat 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Tidak Ada Salah satu yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah ... A. Grasi B. Kasasi demi kepentingan umum C. Kasasi demi kepentingan hukum D. Kasasi E. Banding Tidak Ada Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima jika tidak maka akibatnya ... A. Tidak dapat diterima B. Ditolak C. Gugur D. Dibatalkan E. Dapat diterima Tidak Ada Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar ... A. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata B. Apabila suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya C. Apabila cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang D. Apabila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya E. Apabila pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya Tidak Ada Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah ... A. Pidana penjara paling rendah 1 tahun B. Pidana penjara paling rendah 2 tahun C. Pidana penjara paling rendah 3 tahun D. Pidana penjara paling rendah 4 tahun E. Pidana penjara paling rendah 5 tahun Tidak Ada Pelaksanaan kewenangan penangkapan dalam perkara narkotika dilakukan paling lama ... A. 1 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik B. 2 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik C. 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik D. 5 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik E. 7 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik Tidak Ada Dalam hal apa saja restitusi dapat diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual ... A. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan B. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung C. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis D. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban E. Semua benar Tidak Ada Tenggang waktu mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek ... A. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan verstek diberitahukan kepada Tergugat B. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan putusan verstek diberitahukan kepada Tergugat C. Dalam waktu 8 (delapan) hari sejak adanya teguran untuk melaksanakan isi putusan verstek tersebut D. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak adanya penyitaan-penyitaan E. Jawaban a, b, c, d salah Tidak Ada Putusan yang menyatakan bahwa sebidang tanah tertentu adalah sah milik Penggugat adalah putusan yang bersifat ... A. Deklaratoir B. Comdenatoir C. Konsitutif D. Sela E. Preparatoir Tidak Ada Kapan gugatan rekonvensi itu harus diajukan … A. Pada saat mengajukan jawaban B. Sesudah mengajukan jawaban C, Sebelum putusan pokok perkara D. Jawaban a, b dan c adalah benar E. Pada saat banding Tidak Ada Sita Revindicatoir (revindicatoir beslag) dapat dimintakan terhadap ... A. Barang tidak bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai Tergugat B. Barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat C. Barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat D. Barang bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai Tergugat E. Barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai Penggugat Tidak Ada Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk mempertahankan hak dan kepentingan tersebut adalah ... A. Perlawanan B. Gugatan C. Derden Verzet D. Verzet E. Banding Tidak Ada Sita jaminan (conservatoir beslag) dapat dimintakan terhadap … A. Barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat B. Barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat C. Barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat D. Barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat E. Barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai Penggugat Tidak Ada Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan menggabungkan diri dengan salah satu pihak dalam perkara, disebut ... A. Voeging B. Tussenkomst C. Intervensi D. Vrijwaring E. Class Action Tidak Ada Tussenkomst adalah ... A. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung menggabungkan diri dengan salah satu pihakdalam perkara B. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung tidak memihak kepada pihak tergugat ataupun pihak penggugat, untuk membela haknya sendiri C. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena ditarik oleh pihak tergugat D. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena ditarik oleh pihak penggugat E. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan memihak kepada pihak tergugat ataupun pihak penggugat, untuk membela haknya Tidak Ada Vrijwaring adalah ... A. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung menggabungkan diri dengan salah satu pihak dalam perkara B. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung tidak memihak kepada pihak tergugat ataupun pihak penggugat C. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena ditarik pihak Tergugat D. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena ditarik oleh pihak penggugat E. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena inisiati sendiri Tidak Ada Tujuan utama dari asas actor sequitur forum rei adalah ... A. Melindungi kepentingan tuntutan pihak ketiga dalam perkara perdata B. Melindungi objek eksekusi agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga C. Melindungi kebebasan Hakim dalam menilai alat bukti D. Melindungi objek sengketa benar milik Tergugat E. Melindungi tergugat karena belum tentu orang yang digugat itu pasti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh penggugat Tidak Ada Proses pengajuan suatu perkara (sengketa) berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak bersengketa kepada pengadilan yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, hal tersebut merupakan pengertian dari ... A. Verzet B. Derden Verzet C. Eksekusi D. Prorogasi E. Putusan Tidak Ada Dalam praktek, sering dijumpai bahwa penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan milik pihak ketiga yang tidak adasangkut pautnya dengan perkara. Untuk mempertahankan hak dan kepentingan atas harta miliknya, maka upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga terhadap penyitaan tersebut adalah ... A. Gugatan B. Intervensi C Permohonan perlindungan D. Derden verzet E. Perlawanan Tidak Ada Bentuk masyarakat suatu negara berdasaran perikehidupan atau kebudayaannya merupakan ... A. Masyarakat primitive dan modern B. Masyarakat desa dan masyarakat kota C. Masyarakat teritorial D. Masyarakat teritorial genealogis E. Semua jawaban benar Tidak Ada Ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia untuk berperilaku guna menjaga keseimbangan kepentingan mereka dalam masyarakat dinamakan ... A. Kaidah Hukum B. Kaidah Agama C. Kaidah Kesopanan D. Kaidah Kesusilaan E. Kaidah Sosial Tidak Ada Kejujuran sekarang ini merupakan suatu hal yang sangat langka di negeri ini, padahal peraturan yang hidup yang berasal dari suara hari manusia tersebut merupakan sesuatu yang sifatnya sangat hakiki. Kejujuran merupakan contoh dari ... A. Kaidah Agama B. Kaidah Hukum C. Kaidah Kesopanan D. Kaidah Kesusilaan E. Semua jawaban benar Tidak Ada Berbicara mengenai hak, menjadi seorang Calon Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan hak seluruh warga negara Indonesia sesuai hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak tersebut merupakan hak yang sifatnya berupa ... A. Hak Mutlak B. Hak Asasi Manusia C. Hak Publik Mutlak D. Hak Keperdataan E. Hak Relatif Tidak Ada Dalam tata urutan perundang-undangan di negara Indonesia, kedudukan Peraturan Daerah (Perda) berada ... A. Lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah B. Lebih rendah daripada Peraturan Pemerintah C. Sejajar dengan Peraturan Perundang-Undangan D. Sejajar dengan Peraturan Presiden E. Di bawah Perpres Tidak Ada Menurut Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang janda dilarang menikah lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu putus. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi duda. Penafsiran ini dikenal sebagai ... A. Penafsiran Analogis B. Penghalusan Hukum C. Penafsiran Restiktif D. Penafsiran Komparatif E. Penafsiran A Contrario Tidak Ada Pemikiran Mazhab Sejarah yang dipelopori oleh Frederick Carl Von Savigny penting artinya bagi bangsa Indonesia karena mazhab ini ... A. Memberi semangat patriotisme B. Reaksi atas pengaruh dan kodifikasi hukum Napoleon C. Mengakhiri pemikiran positivisme hukum D. Mengakui eksistensi hukum adat E. Anti penjajahan Tidak Ada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen terdiri dari ... A. 37 Pasal B. 38 Pasal C. 39 Pasal D. 40 Pasal E. 41 Pasal Tidak Ada Aturan-aturan yang mengatur bagaimana cara alat-alat perlengkapan negara harus berbuat dalam melaksanakan tugasnya merupakan ... A. Hukum Pemerintahan Daerah B. Hukum Otonomi Daerah C. Hukum Konstitusi D. Hukum Tata Negara E. Hukum Administrasi Negara Tidak Ada Kekuasaan peradilan yang dijalankan Mahkamah Agung untuk menyatakan peraturan perundang-undangan dari pemerintah tidak sesuai dengan konstitusi dan harus dicabut adalah ... A. Critical Review B. Judicial Review C. Act Review D. Policy Review E. Public Review Tidak Ada Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap ... A. 1 tahun sekali B. 2 tahun sekali C. 3 tahun sekali D. 4 tahun sekali E. 5 tahun sekali Tidak Ada Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih ... A. Anggota DPR B. Anggota DPD C. Presiden dan Wakil Presiden D. Anggota DPRD E. Semua jawaban benar Tidak Ada Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat ... A. Nasional B. Tetap C. Mandiri D. Jawaban A dan B benar E. Jawaban A, B, dan C benar Tidak Ada Apabila salah satu calon pasangan Walikota/Bupati merasa keberatan dengan hasil akhir pemilihan umum di daerahnya, maka hal yang bisa dilakukan adalah ... A. Mengajukan kasasi ke MA B. Mengajukan KPUD ke MA C. Meminta pemilihan ulang di daerahnya tersebut D. Mengajukan banding ke PN E. Mengajukan banding ke PT Tidak Ada Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan diatur dalam ... A. Pasal 6 butir a UUD 1945 perubahan kedua B. Pasal 6 butir b UUD 1945 perubahan kedua C. Pasal 6 butir c UUD 1945 perubahan kedua D. Pasal 6 butir d UUD 1945 perubahan kedua E. Pasal 7 UUD 1945 perubahan kedua Tidak Ada Objek yang dipelajari ilmu hukum adalah ... A. Kaidah-kaidah hidup manusia dan sanksinya terhadap setiap pelanggaran kaidah B. Pemikiran hukum C. Perbedaan ilmu hukum dengan ilmu lain D. Lembaga-lembaga hukum E. Semua jawaban benar Tidak Ada Lembaga Hukum Islam yang berpengaruh di Indonesia adalah ... A. Jaminan B. Warisan C. Wakaf D. Jawaban B dan C benar E. Jawaban A, B, dan C benar Tidak Ada Tokoh aliran Hukum Alam yang rasional adalah ... A. Gaius B. Ulpianus C. Hugo de Groot (Grotius) D. Cicero E. Justinianus Tidak Ada Teori tujuan hukum yaitu ... A. Teori Etis B. Teori Utilitis C. Teori Gabungan D. Teori Terakhir E. Semua jawaban benar Tidak Ada Pendapat aliran legisme tentang hukum adalah ... A. Tidak ada sumber hukum lain kecuali undang-undang B. Pengadilan itu hanya pasif saja, Hakim hanya terompet undang-undang C. Undang-Undanglah yang dianggap supreme D. Jawaban A dan B benar E. Jawaban A, B, dan C benar Tidak Ada Subjek hukum yang berwenang membuat traktat adalah ... A. Negara merdeka dan berdaulat B. Kursi suci C. Bondstaat D. Dominion E. Semua jawaban benar Tidak Ada Di bawah ini adalah macam-macam hukum kebiasaan, kecuali ... A. Hukum kebiasaan masyarakat B. Hukum kebiasaan pakar hukum (doktrina) C. Hukum kebiasaan hakim (pengadilan) D. Hukum kebiasaan golongan-golongan masyarakat E. Hukum kebiasaan internasional Tidak Ada Di bawah ini adalah beberapa faktor yang mendorong tumbuhnya yudisprudensi, kecuali ... A. Rasa hormat terhadap keputusan hakim yang lebih tinggi B. Pertimbangan psikologis, bahwa hakim yang lebih tinggi dapat membatalkan putusan C. Adanya upaya untuk mengusahakan kesatuan hakim D. Begitu kuatnya pengaruh sistem Anglo Saxon E. Diperitahkkan oleh hukum positif Tidak Ada Klasifikasi hukum menurut isinya adalah ... A. Hukum Publik dan hukum Perdata B. Hukum Privat dan Hukum Pidana C. Hukum Dagang dan Hukum Perdata D. Hukum Pidana dan Hukum Perdata E. Hukum Publik dan Hukum Pidana Tidak Ada Bukan termasuk hukum pokok adalah ... A. Hukuman mati B. Hukuman penjara C. Hukuman kurungan D. Hukuman denda E. Hukuman pencabutan hak yang tertentu Tidak Ada Bukan termasuk teori tentang hukum adalah ... A. Teori pembalasan B. Teori menakut-nakuti C. Teori memperbaiki D. Teori gabungan E. Teori bersyarat Tidak Ada Green straaf zonder schuld artinya A. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan B. Tidak dipidana bila ada kelalaian C. Tidak dipidana jika tidak ada alasan D. Tidak dipidana jika kealpaan E. Tidak dipidana jika kelupaan Tidak Ada Locus delicti perlu diketahui kecuali untuk ... A. Menentukan hukum pidana mana yang berlaku B. Menentukan kejaksaan mana yang berwenang mengurus perkaranya C. Menentukan pengadilan mana yang berwenang D. Menentukan kompetensi relative E. Menentukan perbuatan yang dilakukan sudah dilarang atau belum dengan pidana Tidak Ada Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu dimana tempat terdakwa berbuat adalah ... A. Asas Personal B. Asas Teritorial C. Asas Tempus delicti D. Asas Nullum delictum E. Asas Legalitas Tidak Ada Conditio Sine Quanon adalah teori tentang ... A. Kondisi dari tersangka B. Kondisi dari delik C. Syarat-syarat tanpa mana tidak D. Tidak ada hukuman tanpa kesalahan E. Seseorang tidak dapat dihukum atas kondisi yang sama Tidak Ada Seseorang tidak boleh dihukum karena pengaruh dayapaksa. Dalam hukum pidana dayapaksa adalah ... A. Overmacht B. Absoluta C. Distibutive D. Alasan pemaaf E. Alasan pembenar Tidak Ada Pembelaan terpaksa dikenal juga sebagai A. Overmacht B. Force Majeur C. Noodweer D. Eerbbarheid E. Alasan pembenar Tidak Ada Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Di bawah ini merupakan alasan pemaaf, kecuali ... A. Luap paksa B. Perbuatan yang dilakukan orang gila C. Perbuatan yang dilakukan oleh orang di bawah umur D. Perbuatan yang dilakukan akibat panas hati E. Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan diri Tidak Ada Tempus delicti diketahui untuk ... A. Menentukan hukum pidana mana yang tepat B. Menentukan kejaksaan mana yang berwenang mengurus perkaranya C. Menentukan pengadilan mana yang berwenang D. Menentukan kompetensi relative E. Menentukan perbuatan yang dilakukan sudah dilarang atau belum dengan pidana Tidak Ada Asas hukum pidana khusus mengesampingkan hukum pidana umum adalah ... A. Geen straaf zonder schuld B. Lex specialis derogat legi generalis C. Lex superior derogate legi specialis D. Nullum delictum nulla poena E. Legalitas Tidak Ada Termasuk ked ala, hukum tidak tertulis adalah ... A. Hukum kebiasaan B. Hukum ilmu C. Hukum revolusi D. Sebagian besar hukum adat E. Semua jawaban benar Tidak Ada Hukum perdata yang tidak tertulis adalah ... A. KUHP B. Hukum Administrasi C. Hukum Perkawinan D. Hukum Waris E. Hukum Adat Tidak Ada Hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain disebut ... A. Hukum Publik B. Hukum Perdata C. Hukum Privat D. Hukum Administrasi E. Hukum Internasional Tidak Ada Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum lazimnya dibagi dalam empat bagian, kecuali ... A. Hukum Perikatan B. Hukum Perorangan C. Hukum Keluarga D. Hukum Harta Kekayaan E. Hukum Waris Tidak Ada Pemerintah Propinsi adalah pemerintah daerah kepanjang dari pemerintah pusat yang bertugas menangani segala bentuk permasalahan berkaitan dengan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, Gubernur sebagai pribadi dalam melakukan perjanjian bertindak sebagai ... A. Subjek hukum pemerintah B. Subjek hukum orang C. Subjek hukum badan D. Subjek hukum pejabat E. Subjek hukum negara Tidak Ada Domisili adalah tempat tinggal atau kedudukan hukum para pihak. Oleh karena itu, apabila ada sengketa perdata, maka para pihak ... A. Harus tinggal di tempat lain B. Tidak dapat memilih tempat tinggal lain C. Dapat memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka yang sebenarnya D. Dapat memilih salah satu tempat milik salah satu pihak tanpa akta E. Tidak boleh berperkara Tidak Ada Suatu keadaan dimana seseorang menguasai sesuatu benda, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah benda itu kepunyaanya sendiri dikenal sebagai ... A. Gadai B. Hipotik C. Eigendom D. Opstal E. Bezit Tidak Ada Hak Milik dalam UUPA dalam KUHP dikenal sebagai hak ... A. Opstal B. Erfpacht C. Gadai D. Eigendom E. Beziter Tidak Ada Jika hipotik hapus maka dilakukan pencoretan yang dikenal sebagai ... A. Koya B. Toya C. Roya D. Rayo E. Kayo Tidak Ada Dibawah ini adalah termasuk syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHP, kecuali ... A. Sepakat B. Kecakapan C. Kejujuran D. Hal tertentu E. Sebab yang halal Tidak Ada Di bawah ini adalah sumber perikatan, kecuali ... A. Perjanjian B. Undang-Undang C. Perbuatan melawan hukum D. Perbuatan yang sesuai dengan hukum E. Sumpah Tidak Ada Dibawah ini adalah perikatan menurut ilmu pengetahuan hukum, kecuali ... A. Perikatan positif B. Perikatan negatif C. Perikatan alternatif D. Perikatan fakultatif E. Perikatan bersyarat Tidak Ada Ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia untuk berperilakuk guna menjaga keseimbangan kepentingan mereka dalam masyarakat dinamakan ... A. Kaidah Hukum B. Kaidah Agama C. Kaidah Kesopanan D. Kaidah Kesusilaan E. Kaidah Sosial Tidak Ada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang berlaku adalah ... A. UU Nomor 22 Tahun 1999 B. UU Nomor 22 Tahun 2000 C. UU Nomor 32 Tahun 2001 D. UU Nomor 32 Tahun 2002 E. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tidak Ada Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal tersebut tertulis dan tersirat dalam ... A. UUD 1945 Pasal 26 butir 2 B. UUD 1945 Pasal 26 butir 3 C. UUD 1945 Pasal 27 butir 1 D. UUD 1945 Pasal 27 butir 2 E. UUD 1945 Pasal 27 butir 3 Tidak Ada Tidak termasuk Corpus luris Civilis adalah ... A. Codex luris Cononici B. Codes Justiniani C. Pandecta D. Insitutiones E. Noveles Tidak Ada Please fill in the comment box below. Time's upTime is Up! Navigasi Tulisan ← Pos SebelumnyaPos Selanjutnya → 2 Komentar terimakasih Balas Terima kasih untuk try out cakim ya, sukses selalu Balas Tinggalkan Balasan Batalkan balasanAlamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *Komentar * Nama * Email * Situs Web Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.
2 Komentar
terimakasih
Terima kasih untuk try out cakim ya, sukses selalu