TRYOUT II NASIONAL CAKIM Selamat datang di website pejuangcpns.id " Mitra Anda Meraih Mimpi" Selamat Mengerjakan Tryout Nasional CAKIM 2023 NAMA Nomor Handphone Email Ketetapan MPR yang sudah tidak berlaku lagi adalah… A. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS.1966 B. Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966 C. Ketetapan MPR No V/MPR/1999 D. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 E. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Tidak Ada Pada umumnya hakim dibolehkan melakukan penafsiran hukum. Adapun metode penafsiran dengan jalan mempelajari hakikat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini disebut penafsiran… A. Historis B. Autentik C. Sistematis D. Teleologis E. Gramatikal Tidak Ada Dalam pasal 1576 KUHPerdata yaitu “Penjualan barang yang disewa tidak memutuskan sewa menyewa kecuali apabila diperjanjikan”. Apabila misalnya seseorang menghibahkan rumah miliknya kepada orang lain sedangkan rumah tersebut dalam keadaan disewakan kepada orang lain, bagaimana?. Berdasarkan persamaan yang ada dalam perbuatan memberi (hibah), menukar, mewariskan dengan perbuatan menjual, dan persamaan itu adalah perbuatan yang bermaksud mengasingkan suatu benda maka hakim membuat suatu pengertian “bahwa pengasingan (menukar, mewariskan) tidak memutuskan (mengakhiri) sewa menyewa. Pasal 1576 KUHPerdata walau hanya menyebut kata “menjual” masih juga dapat diterapkan pada peristiwa hibah, menukar, mewariskan. Apakah metode penafsiran tersebut… A. Sistematis B. Authentik C. Analogi D. Ekstensif E. Gramatikal Tidak Ada Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun, adalah merupakan ketentuan atas kode etik hakim tentang… A. Berperilaku Adil B. Berperilaku Integritas Tinggi C. Berperilaku Arif dan Bijaksana D. Berperilaku Profesional E. Berperilaku Menjunjung Tinggi Harga Diri Tidak Ada Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim, adalah merupakan ketentuan atas kode etik hakim tentang… A. Berperilaku Jujur B. Berperilaku Integritas Tinggi C. Berperilaku Arif dan Bijaksana D. Berperilaku Profesional E. Berperilaku Menjunjung Tinggi Harga Diri Tidak Ada Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, adalah merupakan ketentuan atas kode etik hakim tentang…. A. Berperilaku Jujur B. Berperilaku Integritas Tinggi C. Berperilaku Arif dan Bijaksana D. Berperilaku Profesional E. Berperilaku Menjunjung Tinggi Harga Diri Tidak Ada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 merupakan…. A. Perubahan Kesatu dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 B. Perubahan Kedua dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 C. Perubahan Kesatu dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 D. Perubahan Kedua dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 E. Bukan merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tidak Ada Undang Undang tentang Peradilan Agama terakhir kali diatur dengan Undang-Undang… A. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 B. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 C. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 D. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 E. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tidak Ada Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, adalah termuat didalam… A. Pasal 11 ayat 3 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 B. Pasal 12 ayat 3 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 C. Pasal 13 ayat 3 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 D. Pasal 14 ayat 3 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 E. Pasal 15 ayat 3 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tidak Ada Pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya, merupakan... A. Aliran klasik B. Aliran Neo-Klasik C. Retributive view D. Disttibutive view E. Perspektif utilitarian Tidak Ada Pasal 78 KUHP mengatur tentang.. A. Ne bis in idem B. Meninggalnya terdakwa C. Tidak adanya laporan D. Apabila suatu perbuatan telah lewat waktu, penuntut umum tidak dapat lagi melakukan penuntutan E. Ovemacht Tidak Ada Unsur sifat melawan hukum tidak perlu dibuktikan jika... A. Tidak memenuhi syarat melawan hukum B. Mempunyai fungsi yang negatif C. Tak disebut dalam rumusan delik D. Sebagai unsur konstitutif E. Sebagai unsur alternatif Tidak Ada Pembagian jenis pidana secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu… A. Pidana pokok dan pidana tambahan B. Pidana mati dan pidana penjara C. Pidana materil dan pidana formil D. Pidana penjara dan pidana denda E. Pidana penjara dan pidana kurungan Tidak Ada Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuannya, dan sebaliknya kalau anak tersebut sudah dewasa ia wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu, dalam hubungan hukum disebut kewajiban... A. Okupasi B. Alimentasi C. Akuisitif D. Ekstinktif E. Restriktif Tidak Ada Dalam syarat sahnya perjanjian, syarat bahwa pada saat perjanjian diadakan jumlah, jenis dan bentuk apa yang diperjanjikan itu sudah tertentu, adalah termasuk syarat... A. Konsensus B. Kausa yang diperbolehkan C. Kecakapan membuat perjanjian D. Objek tertentu E. Kausa yang halal Tidak Ada Berikut ini beberapa cara berpikir dengan metode argumentasi yang biasa dilakukan dalam praktek peradilan, kecuali... A. Analogi B. Deduktif C. Penghalusan hukum D. Penyempitan hukum E. Hermenutika hukum Tidak Ada Berapa jumlah keseluruhan waktu masa penahanan dari saat penyidikan, penuntutan, tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan tingkat Mahkamah Agung… A. 120 (seratus dua puluh) hari B. 360 (tiga ratus enam puluh) hari C. 240 (dua ratus empatpuluh) hari D. 400 (empat ratus) hari E. 480 (empat ratus delapan puluh) hari Tidak Ada Persidangan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana apakah wajib dihadiri jika Terpidana berada diluar Lapas… A. Wajib B. Tidak wajib C. Cukup Kuasanya saja D. Cukup Ahli Warisnya saja E. Semua jawaban salah Tidak Ada Dasar hukum diberlakukannya Wetbook van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah… A. Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 B. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 C. Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 D. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 E. Pasal V Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Tidak Ada Dalam hukum acara perdata tentang siapa yang mendalilkan, maka ia harus membuktikan diatur dalam HIR Pasal... A. 165 B. 164 C. 163 D. 162 E. 161 Tidak Ada Tata cara pengajuan gugatan tertulis diatur dalam… A. Pasal 118 HIR/142 RBg B. Pasal 122 HIR/144 RBg C. Pasal 123 HIR/142 RBg D. Pasal 118 HIR/143 RBg E. Pasal 120 HIR/118 RBg Tidak Ada Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag) adalah sita atas barang milik penggugat yang berada/dikuasai oleh orang lain atau tergugat Objek Sita Revindicatoir adalah… A. Dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak B. Hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja C. Hanya terbatas pada benda bergerak saja D. Meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak E. Semua jawaban salah Tidak Ada Jika tergugat bermaksud mengajukan jawaban, jawaban yang dapat diajukan tergugat adalah.. A. Replik B. Duplik C. Jawaban pokok perkara D. Gugat balik atau rekonvensi E. Provisi Tidak Ada Berperkara di pengadilan dengan cara perwakilan diatur dalam ketentuan dibawah ini… A. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 B. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 C. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 D. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tidak Ada Penggantian dari Eksekusi Riil menjadi Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam ketentuan... A. Pasal 226 HIR B. Pasal 225 HIR C. Pasal 224 HIR D. Pasal 223 HIR E. Pasal 221 HIR Tidak Ada Konsekuensi dari suatu putusan majelis hakim tidak dilakukan sesuai asas sifat sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum adalah... A. Diperbaiki B. Putusan dapat ditangguhkan C. Batal demi hukum D. Dapat dibatalkan E. Tidak sah Tidak Ada Proses pengajuan suatu perkara (sengketa) berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak bersengketa kepada pengadilan yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, hal tersebut merupakan pengertian dari... A. Verzet B. Eksekusi C. Prorogasi D. Putusan E. Derden Verzet Tidak Ada Penerapan asas actor sequitur forum rei yang memberi hak opsi kepada penggugat memilih salah satu Pengadilan Negeri diatur dalam HIR pada Pasal.... A. 142 B. 118 ayat (1) C. 181 ayat (1) D. 119 ayat (1) E. 142 ayat (1) Tidak Ada Berdasarkan Pasal 164 HIR/ 284 RBg terdapat alat-alat bukti sebagai pembuktian di Persidangan, yaitu… A. Bukti Surat, Bukti Saksi, Pengakuan, Persangkaan, Sumpah B. Bukti Surat, Bukti Saksi, Petunjuk, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa C. Bukti Surat, Bukti Saksi, Persangkaan, Keyakinan Hakim, Sumpah D. Bukti Surat, Bukti Saksi, Yurisprudensi, Pengakuan, Sumpah E. Bukti Surat, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah Tidak Ada Pengajuan Gugatan yang lebih dari seorang Tergugat harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal… A. Salah satu Tergugat B. Dimana barang sengketa tidak bergerak berada C. Tergugat yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan Penggugat D. Tergugat Pertama E. Tempat Tinggal Penggugat Tidak Ada Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudikan hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diatur di dalam… A. SEMA 1 Tahun 2001 B. SEMA 2 Tahun 2001 C. SEMA 3 Tahun 2001 D. SEMA 4 Tahun 2001 E. SEMA 5 Tahun 2001 Tidak Ada Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum diatur di dalam… A. SEMA 10 Tahun 2001 B. SEMA 10 Tahun 2018 C. SEMA 10 Tahun 2019 D. SEMA 4 Tahun 2019 E. SEMA 10 Tahun 2020 Tidak Ada Jika Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari misal sabu-sabu 1 gram, tes urine terdakwa positif narkotika, terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Terdakwa harus direhabilitasi, pengaturan tersebut diatur di dalam… A. SEMA 1 TAHUN 2010 B. SEMA 2 TAHUN 2010 C. SEMA 3 TAHUN 2010 D. SEMA 4 TAHUN 2010 E. SEMA 5 TAHUN 2010 Tidak Ada Prinsip nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya dicetus oleh... A. Van Hattum B. Van Bemmelen C. Paul Johan Anslem von Feuerbach D. Jan Remmelink E. Gustav Radbruch Tidak Ada Di Indonesia Asas legalitas dalam konstitusi dalam amandemen kedua UUD 1945 terdapat dalam Pasal.. A. 25 B. 26 C. 27 D. 28 E. 29 Tidak Ada Diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat, hal ini merupakan pendapat dari… A. Van Hattum B. Muladi C. Van Bemmelen D. Lilik Mulyadi E. Tirtaamidjaya Tidak Ada Pengertian ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain adalah pendapat dari… A. Friedmann B. Hans Kelsen C. Moeljatno D. Imanuel Kant E. Tirtaamidjaya Tidak Ada Pertanggungjawaban yang dikenal dengan konsep “liability” dinyatakan oleh… A. Moeljatno B. Muladi C. Van Hattum D. Roscoe Pound E. Van Bemmelen Tidak Ada Suatu keadaan dimana sikap batin pelaku dimana pelaku tidak menghendaki suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, akan tetapi keadaan menyebabkan ia tidak dapat mengelak dari suatu keadaan tertentu merupakan definisi dari.... A. Dolus determinatus B. Dolus eventualis C. Dolus premediatus D. Dolus alternativus E. Dolus directus Tidak Ada Suatu keadaan dimana kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang merupakan definisi dari... A. Dolus indeterminatus B. Dolus eventualis C. Dolus premediatus D. Dolus alternativus E. Dolus indirectus Tidak Ada Hukum Penitensier adalah segala peraturan positif mengenai sistem hukuman (strafstelsel) dan sistem tindakan (matregelstelsel), hukum penitensier ini merupakan sebagian dari hukuman pidana positif yaitu bagian yang menentukan, kecuali adalah… A. Cara sanksi dijalankan B. Jenis sanksi C. Subyek sanksi D. Lamanya sanksi dijalankan E. Lamanya pidana dijalankan Tidak Ada Sistem sanksinya hanya meliputi pidana (straf, punishment) yang bersifat penderitaan saja sebagai bentuk penghukuman merupakan termasuk sifat pemidanaan dengan sistem… A. Multri Track Sistem B. Triple Track System C. Double Track System D. Single Track System E. Combination Track system Tidak Ada Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia, dalam KUHP diatur dalam Pasal.. A. 81 B. 82 C. 83 D. 84 E. 85 Tidak Ada Turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah… A. Reus Actus B. Mean Rea C. Pogging D. Delmeening E. Concursus Tidak Ada Gabungan tindak pidana disebut dengan istilah... A. Concursus realis B. Concursus idealis C. Recidive D. Samenloop D. Pogging Tidak Ada Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakin dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka di sini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan si pembuat karena tindak pidana yang kedua ini terjadi pengulangan, dan di sini terdapat pemberatan pidana dengan sepertiganya merupakan salah satu kemungkinan yang terjadi sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, hal tersebut dikemukakan oleh ahli hukum pidana yang bernama... A. Utrecht B. Van Hattum C. Moeljatno D. Remmelink E. Gustav radbruch Tidak Ada Dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan ne bis in idem, maka putusan Hakim berbunyi "penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima" diatur di dalam… A. SEMA 1 Tahun 2019 B. SEMA 2 Tahun 2019 C. SEMA 3 Tahun 2019 D. SEMA 4 Tahun 2019 E. SEMA 5 Tahun 2019 Tidak Ada Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada diatur di dalam… A. SEMA 1 Tahun 2015 B. SEMA 2 Tahun 2015 C. SEMA 3 Tahun 2015 D. SEMA 4 Tahun 2015 E. SEMA 5 Tahun 2015 Tidak Ada Untuk perkara kasasi, terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formil maka isi amar putusan adalah PERMOHONAN KASASI TIDAK DAPAT DITERIMA. Diatur di dalam… A. SEMA 1 Tahun 2015 B. SEMA 2 Tahun 2015 C. SEMA 3 Tahun 2015 D. SEMA 4 Tahun 2015 E. SEMA 5 Tahun 2015 Tidak Ada Pelaksanaan ekseksui hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum… A. SEMA 1 Tahun 2016 B. SEMA 2 Tahun 2016 C. SEMA 3 Tahun 2016 D. SEMA 4 Tahun 2016 E. SEMA 5 Tahun 2016 Tidak Ada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena kecuali ... A. Tidak berwenang B. Melampaui batas wewenang C. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku D. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan E. Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, atau apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya atau apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Tidak Ada Aristoteles membagi negara secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif negara bertujuan atas nama kepentingan rakyat banyak, disebut… A. Demokrasi B. Aristokrasi C. Tirani D. Polity E. Semua jawaban benar Tidak Ada Seorang tokoh Hukum Administrasi Prof. L. J. Van Apeldoorn menyatakan bahwa dalam istilah negara terkandung berbagai pengertian, antara lain penguasa, yang menyatakan… A. Organisasi yang mengelola segala kekayaan alam dalam wilayah negara B. Lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan negara C. Lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan dalam arti luas D. Orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persetujuan rakyat E. Orang-orang yang dipilih untuk mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan Tidak Ada Berdasarkan SEMA No 2 Tahun 2014 penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri paling lambat … A. 3 Bulan B. 6 Bulan C. 5 Bulan D. 2 Bulan E. 1 Bulan Tidak Ada Ketika Permohonan PK tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu… A. 14 Hari B. 30 Hari C. 7 Hari D. 60 Hari E. 90 Hari Tidak Ada Perkara tindak pidana korupsi, dalam unsur pokoknya mengandung delik… A. Formil B. Materil C. Dolus D. Umum E. Ganda Tidak Ada Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang berjumlah… A. 11 Orang B. 7 Orang C. 13 Orang D. 5 Orang E. 9 Orang Tidak Ada Hukum Pidana di Negara Belanda yang berasal dari Perancis adalah… A. Code Du Commerce B. Code Du straff C. Code Penal D. Code Napoleon E. Code Justianus Tidak Ada Hukum Pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya suatu pelanggaran hukum, dan menurut teori ini hukuman dapat berupa… A. Yang menakutkan B. Yang memberatkan C. Yang meringankan D. Yang merusak E. Yang menyenangkan Tidak Ada Berikut ini adalah bukan merupakan Tindak pidana khusus, yaitu… A. Tindak Pidana Perikanan B. Tindak Pidana Anak C. Tindak Pidana Korupsi D. Tindak Pidana Lingkungan E. Tindak Pidana Kepailitan & PKPU Tidak Ada Tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang ada terlebih dahulu dikenal sebagai asas… A. Legalitas B. Formal C. Material D. Nasionalitas E. Universalitas Tidak Ada Berikut ini yang bukan merupakan delik adalah… A. Putusan B. Pelanggaran C. Formal D. Materiil E. Berlangsung Tidak Ada Seseorang yang melihat sendiri orang lain dalam keadaan sekarat, lalai memberikan pertolongan merupakan delik… A. Omissionis B. Komisionis C. Formal D. Materiil E. Lalai Tidak Ada Delik yang terdiri atas dua atau lebih delik yang dipersatukan atau delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan dikenal dengan delik…. A. Kejahatan B. Materil C. Umum D. Majemuk E. Formil Tidak Ada Di bawah ini adalah kelompok tipikor, kecuali… A. Kerugian keuangan negara B. Suap menyuap C. Penggelapan dalam jabatan D. Gratifikasi E. Keterangan palsu Tidak Ada Bukan perbuatan pidana menurut Simons adalah perbuatan… A. Oleh hukum diancam dengan hukuman B. Bertentangan dengan undang-undang C. Dilakukan oleh orang yang bersalah D. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya E. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) Tidak Ada Pegawai Negeri Sipil yang menerima hadiah dan menjanjikan suatu pekerjaan kepada orang lain dikategorikan sebagai tipikor… A. Suap menyuap B. Gratifikasi C. Penggelapan dalam jabatan D. Pemerasan E. Perbuatan curang Tidak Ada Hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseoranggan yang lain disebut… A. Hukum Publik B. Hukum Privat C. Hukum Administrasi D. Hukum Internasional E. Hukum Perdata Tidak Ada Hukum Perdata yang tidak tertulis adalah… A. KUHPerdata B. Hukum Administrasi Kependudukan C. Hukum Perkawinan D. Hukum Waris Islam E. Hukum Adat Tidak Ada Sumber Hukum Perdata menurut Volamar adalah kecuali… A. KUHPerdata B. Traktat C. Yurisprudensi D. Kebiasaan E. Konvensi Tidak Ada Golongan I dalam penggolongan penduduk menurut Pasal 163 IS adalah… A. Eropa B. Belanda C. Jepang D. Bumiputra E. Timur Asing Tidak Ada Berdasarkan Pasal 131 IS bahwa bagi golongan Eropa berlaku hukum… A. Jerman B. Belanda C. Inggris D. Barat E. Adat Tidak Ada Tidak termasuk Corpus luris Civilis adalah… A. Codex luris Canonici B. Codes Justiniani C. Pandecta D. Institutiones E. Noveles Tidak Ada Pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup dikenal dengan istilah… A. Res Ipsa Loquitur B. Strict Liability C. Liability Based on Fault D. Liability Based in Burden-Shifting Doctrine E. Semua jawaban salah Tidak Ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal juga dengan sebutan… A. Code Napoleon B. Code Civil C. Straafrecht D. Wet Boek van Koophandel E. Burgerlijk wet Boek Tidak Ada Hukum Perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi dalam 4 bagian, kecuali…. A. Hukum Orang B. Hukum Perikatan C. Hukum Benda D. Hukum Harta Kekayaan E. Hukum Pembuktian Tidak Ada Berikut ini adalah yang termasuk ke dalam Aparat Penegak Hukum kecuali… A. Hakim B. Notaris C. Advokat D. Kejaksaan E. Lembaga Pemasyarakatan Tidak Ada Berikut ini manakah kalimat yang benar tentang Triprasetya Hakim adalah… A. Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra Pengadilan Indonesia B. Bahwa saya dalam menjalankan pekerjaan taat pada kode kehormatan hakim Indonesia C. Bahwa saya menjunjung tinggi dan mempertahankan jiwa korps hakim Indonesia D. Bahwa saya selalu setia dan taat kepada Pancasila E. Bahwa saya menghindari perbuatan tercela yang dapat meruntuhkan wibawa Mahkamah Agung Tidak Ada Asas kehati-hatian dalam lingkungan hidup dikenal dengan istilah… A. Precautionary Principle B. Responsibility Principle C. Accountability Principle D. Carefully Principle D. Semua jawaban salah Tidak Ada Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berhak mewakili didalam dan diluar persidangan adalah… A. Komisaris B. Komisaris Utama C. Direksi D. Manajer E. Legal Officer Tidak Ada Domisili adalah tempat tinggal atau kedudukan hukum para pihak. Oleh karena itu apabila ada sengketa perdata, maka para pihak… A. Dapat memilih tempat tinggal lain B. Tidak dapat memilih tempat tinggal lain C. Bebas memilih tempat tinggal D. Tidak bebas memilih tempat tinggal lain E. Harus menggunakan tempat tinggal sesungguhnya Tidak Ada Jenis gugatan yang tidak boleh meminta ganti rugi berupa uang adalah… A. Gugatan organisasi lingkungan B. Gugatan perwakilan kelompok C. Gugatan warga negara D. Gugatan individu E. Gugatan Class action Tidak Ada Berikut ini yang bukan teori badan hukum adalah… A. Teori Fictie dari Von Savigny B. Teori Keadilan dari Aristoteles C. Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari A. Brinz dan F.J. van Heyden D. Teori Organ dari Otto van Gierke E. Teori Propriete Collective dari Rudolf von Jhering Tidak Ada Peristiwa pidana dikenal juga sebagai… A. Rechttelijk B. Straffbar C. Leterlijk D. Delicti E. Wederrechttelijk Tidak Ada Berikut ini yang bukan syarat-syarat Badan Hukum adalah… A. Adanya pemisahan harta kekayaan negara B. Mempunyai tujuan tertentu C. Mempunyai kepentingan sendiri D. Ada organisasi yang teratur E. Ada organisasi yang terencana Tidak Ada Berikut ini manakah pernyataan yang tepat tentang pengertian Whistle Blower sebagaimana ketentuan PERMA 9 Tahun 2016… A. Hakim Agung, Hakim, Pegawai ASN dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya B. Hakim Agung, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai ASN dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya C. Pegawai ASN, Hakim, Panitera dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya D. Pegawai ASN, Hakim, Panitera, Jurusita dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya E. Pegawai ASN, Hakim, dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya Tidak Ada Pengaduan terhadap seluruh aparatur Mahkamah Agung dapat disampaikan melalui… A. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung, layanan pesan singkat/SMS, surat elektronik (e-mail), telepon, meja Pengaduan, surat, dan kotak Pengaduan B. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung, layanan pesan singkat/SMS, surat elektronik (e-mail), telepon, meja Pengaduan, dan surat Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung, layanan pesan C. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung, layanan pesan singkat/SMS, surat elektronik (e-mail), telepon, meja Pengaduan, surat, dan kotak Pengaduan D. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung, layanan pesan singkat/SMS, surat elektronik (e-mail), facsimile, telepon, meja Pengaduan, surat, dan kotak Pengaduan E. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung, surat elektronik (e-mail), telepon, meja Pengaduan, surat, dan kotak Pengaduan Tidak Ada Pengaduan sebagaimana Perma No 9 tahun 2016 yang tidak ditindaklanjuti adalah Pengaduan dengan kriteria… A. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 1 tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya B. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 2 tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya C. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya D. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 4 tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya E. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 5 tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya Tidak Ada Manakah pertanyaan berikut ini yang lebih tepat mengenai Pengawasan Melekat sebagaimana Perma No 8 Tahun 2016… A. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengawasan yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas atasan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku B. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku C. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengawasan yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku D. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengawasan yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau responsif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku E. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau proporsional agar pelaksanaan tugas atasan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tidak Ada Berdasarkan Pasal 227 HIR/ 261 RBg, alasan utama bagi Permohonan Sita Jaminan ialah… A. Menjamin gugatan, bila menang dalam putusan tidak hanya di atas kertas B. Khawatir barang yang menjadi sengketa dijual oleh Tergugat C. Khawatir nilai barang menjadi rendah D. Agar barang tetap berada dalam status quo Tergugat E. Agar objek sengketa tidak dipindah tangankan Tidak Ada Di bawah ini merupakan Arti penting pembedaan benda bergerak dan benda tak bergerak secara yuridis, kecuali adalah… A. Eigendom B. Bezit C. Hak pakai D. Penyerahan E. Sewa Tidak Ada Kekuasaan Wali bisa dicabut sebagaimana Pasal 36 UU 35/2014 jo. Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 49 UU 1/1974 adalah karena sebagai berikut: Tidak cakap melakukan perbuatan hukum; Menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali; Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak yang berada di bawah kekuasaannya; Berkelakuan buruk sekali. Pilihlah yang paling tepat dari keempat nomor diatas! A. 2 dan 3 B. 1 dan 4 C. 2, 3 dan 4 D. 1, 2 dan 3 E. Semua Benar Tidak Ada Hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, adalah bunyi dari pasal… A. Pasal 560 KUHPer B. Pasal 570 KUHPer C. Pasal 580 KUHPer D. Pasal 590 KUHPer E. Pasal 540 KUHPer Tidak Ada Hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain adalah merupakan… A. Hak Opstal B. Hak Kebendaan C. Hak Erfpacht D. Hak Gebruik E. Hak Eigendom Tidak Ada Hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan adalah merupakan… A. Hak Opstal B. Hak Kebendaan C. Hak Erfpach D. Hak Gebruik E. Hak Eigendom Tidak Ada Berdasarkan SEMA 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa Permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi yang amarnya menyatakan permintaan/ permohonan banding Terdakwa atau Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) karena pengajuan bandingnya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233Ayat (2) KUHAP. Putusan PN telah berkekuatan hukum tetap, maka… A. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bahwa permohonan kasasi dapat diterima dan berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung B. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung dengan catatan diberikan keterangan terlambat mengajukan kasasi C. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung D. Ketua Pengadilan Negeri langsung menolak berkas perkara yang diajukan Pemohon Kasasi E. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bahwa permohonan kasasi ditolak dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung Tidak Ada Dalam sidang perkara terdakwa orang dewasa, pada saat acara pemeriksaan Anak sebagai Saksi dan/atau Anak sebagai Korban, maka sidang dilaksanakan… A. Terbuka untuk umum. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga atau atribut kedinasan B. Terbuka untuk umum. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga namun boleh memakai atribut kedinasan C. Tertutup untuk umum. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga namun boleh memakai atribut kedinasan D. Tertutup untuk umum. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga atau atribut kedinasan E. Tertutup untuk umum. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tetap memakai toga atau atribut kedinasan Tidak Ada Praperadilan dinyatakan gugur menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2005 adalah…. A. Sejak dilimpahkannya berkas pokok perkara ke Pengadilan B. Ketika dilimpahkannya berkas pokok perkara ke Majelis Hakim C. Sejak dilimpahkannya berkas pokok perkara ke Ketua Pengadilan D. Ketika telah ditetapkannya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan Praperadilan E. Ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan Praperadilan Tidak Ada Perjanjian antara debitur dan kriditur yang pada intinya apabila debitur gagal melunasi hutangnya, maka agunan debitur akan menjadi milik kreditur, sekalipun harga agunan jauh melampaui nilai hutang-piutang disebut sebagai… A. Perjanjian bersyarat B. Perjanjian milik beding C. Perjanjian konsensuil D. Perjanjian rill E. Perjanjian sepihak Tidak Ada Sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh Penguasa, Badan, dan/atau Pejabat pemerintahan adalah wewenang dari… A. Pengadilan Negeri B. Pengadilan Agama C. Pengadilan Tata Usaha Negara D. Pengadilan Militer E. Arbitrase Tidak Ada Please fill in the comment box below. Time's upTime is Up! Navigasi Tulisan ← Pos SebelumnyaPos Selanjutnya → Tinggalkan Balasan Batalkan balasanAlamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *Komentar * Nama * Email * Situs Web Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.
Tinggalkan Balasan